JAKARTA — Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diibaratkan sebagai sebuah kapal yang sangat besar. Betapa tidak, kini Korpri menaungi tak kurang dari 4,1 juta aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di instansi pemerintah pusat maupun daerah seluruh wilayah Indonesia, sehingga kini menjadi tulang punggung pemerintah.
“Dengan status sebagai wadah satu-satunya bagi pegawai Republik Indonesia, maka sejatinya Korpri merupakan tulang punggung pemerintahan pusat dan daerah,” kata Mendagri dalam keterangan persnya, Minggu (30/1/2022), yang juga merupakan arahannya pada Musyawarah Nasional (Munas) IX Korpri.
Tito juga mengatakan, Korpri berperan dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai pengambil kebijakan, sekaligus pelaksana kebijakan dengan menjalankan roda pembangunan. “Untuk itu saya berharap Korpri dapat melakukan introspeksi. Hal yang kurang baik diperbaiki, yang sudah positif ditingkatkan terus,” katanya.
Selanjutnya, mantan Kepala Polri periode 2016-2019 pun berpesan agar Korpri sebagai satu kesatuan dapat benar-benar menjaga marwahnya. Dengan begitu, Korpri menjadi organisasi yang dihormati dan disegani karena integritas dan profesionalismenya.
“Jadikan status sosial anggota Korpri yang dihormati oleh masyarakat. Inilah momentum yang harus dijaga oleh setiap anggota. Hindari betul tindakan yang dapat menjatuhkan nama baik apalagi mencemarkan nama lembaga,” ucap purnawirawan Jendral Polisi itu.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri Zudan Arif Fakrulloh juga menyatakan, para ASN anggota Korpri merupakan kekuatan besar yang perlu dioptimalkan dan harus mengembangkan potensi yang ada.
“Jika ASN bersatu, Korpri-nya kompak dan tangguh, maka Indonesia pun akan tumbuh maju. Bayangkan bila 4,1 juta ASN bersatu, (maka) akan menjadi kekuatan pemikiran dan tindakan yang dahsyat demi menjaga Negara Kesatuan RI,” kata dia.
Lebih lanjut, Zudan menekankan, ASN menjadi kunci dalam Indonesia yang terus tumbuh saat ini. Dengan kata lain, ASN merupakan motor penggerak dalam proses dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Apalagi ASN pulalah yang menjadi pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kalau tidak ditandatangani oleh ASN dalam semua keputusan pencairan anggaran, maka ribuan triliun dana APBN tidak akan efektif,” ujarnya. (***/CP)
